Pemerintahan

Dialog Publik Stop Normalisasi LGBT, Bupati Ilham Lawidu Tegaskan Komitmen Bentuk Tim Khusus Regulasi Daerah

606
×

Dialog Publik Stop Normalisasi LGBT, Bupati Ilham Lawidu Tegaskan Komitmen Bentuk Tim Khusus Regulasi Daerah

Sebarkan artikel ini
Dialog Publik Stop Normalisasi LGBT di Touna. Foto: Istimewah

TOUNA Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Dialog Publik dengan tema “Stop Normalisasi LGBT”, di Auditorium Kantor Bupati Tojo Una-Una, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dampak serta menyamakan persepsi mengenai penolakan normalisasi perilaku tersebut melalui pendekatan medis, agama dan hukum.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, Ketua Bapemperda DPRD, Ilham Lamahuseng, Sekretaris MUI Fadli Nani, Korlap Aliansi Masyarakat Tolak LGBT Moh. Fikri Agusti, perwakilan Polres, Kejari, OPD terkait serta pemangku kepentingan.

Baca Juga:  Pimpin Apel Pagi Perdana, Bupati Ilham Lawidu Tekankan Pentingnya Loyalitas dan Integritas ASN

Bupati Ilham Lawidu menegaskan komitmen menindaklanjuti aspirasi dengan membentuk tim khusus untuk mengkaji penyusunan regulasi daerah. 

“Sebagai langkah awal, kami telah menunjuk Sekretaris Daerah memimpin tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait,” ujar Ilham Lawidu.

Baca Juga:  Wabup Ilham Hadir Dalam Kunjungan Silaturahmi Pangdam XIII Merdeka

“Perda ini nantinya diharapkan lahir dari inisiatif bersama, termasuk DPRD, dan disusun secara komprehensif melibatkan unsur hukum, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris MUI Tojo Una-Una, Fadli Nani mengapresiasi forum tersebut sebagai sarana dialog yang demokratis untuk mencari solusi bersama.

Baca Juga:  Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Touna Gelar Rapat Bersama Dengan Istansi Terkait

“Forum ini diharapkan dapat melahirkan berbagai masukan dan pandangan para peserta untuk merumuskan langkah kebijakan daerah yang tepat,” ujarnya.

Seluruh peserta sepakat proses penyusunan kebijakan akan berjalan transparan, berkoordinasi lintas sektor, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses