TOUNA, INFOTOUNA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis, Senin (9/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gusnar A. Sulaeman, didampingi Wakil Ketua Moh. Alhabsi, tersebut dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Alfian Matajeng, serta undangan lainnya.
Sejumlah agenda yang dibahas meliputi penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2027, pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan kepala daerah, serta pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2027. Selain itu, rapat juga mengagendakan pengumuman keputusan pimpinan DPRD terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, hadir mewakili Bupati untuk menyampaikan penjelasan umum pemerintah daerah terkait usulan pembentukan peraturan daerah. Ia menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda merupakan bagian dari upaya mewujudkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah mengusulkan dua Raperda untuk menjadi bagian dari pembahasan Propemperda Tahun 2027. Selain itu, terdapat tiga Raperda yang masuk kategori kumulatif terbuka, yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Raperda APBD Tahun Anggaran 2028.
Dua Raperda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Raperda penyertaan modal disiapkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 yang telah berakhir masa berlakunya. Penyertaan modal tersebut dialokasikan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah dan Perumda Air Minum Ue Tanah.
Sementara itu, Raperda RPPLH merupakan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk jangka waktu 30 tahun. Regulasi ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pemberian izin industri, dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah daerah, lima fraksi DPRD Tojo Una-Una, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa, serta Fraksi Amanat Perjuangan, pada prinsipnya menyatakan persetujuan agar seluruh usulan tersebut ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari dukungan legislatif terhadap agenda pembangunan daerah, dengan tetap menegaskan pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat. (yya/red)
