PALU – Dalam rangka memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Ampana, Samuda, melaksanakan koordinasi strategis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Palu, pada Rabu (20/11/24) kemarin.
Samuda melaksanakan Kordinasi dan bertemu Narasumber Bapak Muhammad Said Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumah Sulawesi Tengah yang memberikan panduan terkait implementasi ZI.
Dalam pembahasannya, Said menekankan dua poin penting, yaitu aspek tersurat dan tersirat, yang menjadi kunci dalam pelaksanaan program WBK dan WBBM.
Muhammad Said menjelaskan bahwa dokumen yang diunggah sebagai bagian dari pembangunan ZI harus sesuai dengan fakta di lapangan. Artinya, setiap aktivitas yang dilaporkan dalam dokumen harus memiliki bukti fisik dan nyata.
“Apa yang diupload harus sejalan dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas instansi,” ujar Said.
Lebih jauh, Said juga mengingatkan pentingnya aspek tersirat dalam pembangunan ZI, yakni hubungan internal antarpegawai dan koordinasi dengan pihak eksternal. Ia menekankan bahwa WBK dan WBBM bukan sekadar program administratif, tetapi harus menjadi pola pikir atau mindset seluruh pegawai.
“Setiap pegawai harus memahami bahwa mereka adalah pelayan publik. Ini harus tercermin dalam perilaku sehari-hari dan hubungan kerja, baik di dalam maupun di luar instansi,” jelasnya.
Samuda menyampaikan apresiasinya atas arahan yang diberikan dalam koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan panduan dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas di Lapas Kelas IIB Ampana.
“Kami akan memastikan seluruh dokumen, pelaksanaan fisik, dan pola pikir pelayanan publik berjalan seiring, guna mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Dengan hasil koordinasi ini, Lapas Kelas IIB Ampana semakin optimis dalam menciptakan layanan yang prima dan mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(Red/HumasLaspana)