TOUNA – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar Gerakan Sinergi Reforma Agraria dan pendampingan Usaha Mikro Menengah Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Touna, Senin (22/4/2024).
Hadir dalam acara ini, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Touna, Alfian Matajeng, S.Pd, MAP, Kepala Kantor BPN Touna Siswoyo, S.ST, MAP, Kepala Dinas PPKUMKM Isa Ashar Latimumu, SH, Camat Ulubongka Moh. Amin, S.Ag, Pimpinan Cabang Bank Mandiri Ampana, Kades Bonevoto, Kades Marowo serta tamu undangan lainnya.
Kepala BPN Kabupaten Touna, Siswoyo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia oleh Kementrian ATR/BPN.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menampilkan hasil kerja sama penataan aset dan penataan akses seluruh Indonesia. Selain itu, mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten/kota seluruh Indonesia,” ucap Siswoyo.
Siswoyo menambahkan kegiatan ini juga dalam rangka menyatukan semangat dan kebersamaan semua stakeholder dalam mensejahterakan masyarakat.
“Ini merupakan komitmen yang sudah kita laksanakan untuk bersinergi membantu masyarakat,” tambahnya.
“Harapan dari Kementrian ATR/BPN, kemudian juga Pemda baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Satker terkait dan juga Bank, kita dapat berkolaborasi untuk mensukseskan Gerakan Sinergi Reforma Agraria, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Touna, Alfian Matajeng menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan jajaran mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan Gerakan Sinergi Reforma Agraria ini.
“Melalui kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria ini dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kepemilikan bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah,” ucap Alfian Matajeng.
“Diharapkan dengan kejelasan status tanah itu, masyarakat dapat memanfaatkan bidang tanahnya untuk kepentingan usaha -usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.(**)
