TOUNA – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana mengikuti Rapat Arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Selasa, (10/3/2026).
Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah** dan diikuti oleh seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah.
Rapat ini menjadi forum strategis bagi pimpinan wilayah untuk menyampaikan berbagai arahan, kebijakan, serta langkah-langkah penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan memiliki pemahaman yang selaras mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, serta penguatan sistem keamanan dan ketertiban di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, serta diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jajaran pejabat struktural di lingkungan pemasyarakatan.
Selain peserta yang hadir secara langsung di Aula Kantor Wilayah, rapat juga diikuti secara virtual oleh UPT di berbagai wilayah Sulawesi Tengah, sehingga seluruh jajaran dapat berpartisipasi aktif dalam menerima arahan pimpinan serta menyamakan persepsi dalam menjalankan program kerja pemasyarakatan.
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di setiap Unit Pelaksana Teknis.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat bergantung pada komitmen dan keteladanan pimpinan di setiap satuan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa Kepala UPT harus menjadi role model sekaligus motor penggerak bagi tim kerja (Pokja) dalam mendorong terwujudnya budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Kepemimpinan yang memberikan contoh nyata, pengawasan yang konsisten, serta pendampingan yang aktif kepada seluruh jajaran menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
Selain itu, beliau juga menyampaikan paparan terkait usulan tambahan anggaran bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi program pembinaan warga binaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Tidak hanya itu, Kepala Kantor Wilayah juga menyoroti pentingnya pengendalian monitoring dan evaluasi (monev) program kerja, termasuk penanganan serta penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan kedisiplinan.
Menurutnya, pembinaan terhadap pegawai merupakan tanggung jawab penting pimpinan UPT dalam menjaga integritas organisasi.
Dalam mekanisme pengawasan internal, dijelaskan bahwa proses pengendalian dilakukan melalui tiga lini pengawasan. Lini pertama berada di tingkat UPT melalui pengawasan langsung oleh atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Lini kedua berperan sebagai sistem peringatan dini melalui kegiatan pemantauan, investigasi, serta analisis potensi pelanggaran. Sementara itu, lini ketiga dilakukan oleh Inspektorat sebagai pihak yang memastikan seluruh mekanisme pengawasan berjalan secara optimal dan akuntabel.
Menjelang Hari Raya Idulfitri dan Hari Raya Nyepi, Kepala Kantor Wilayah juga mengingatkan seluruh jajaran UPT untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas dan Rutan.
Setiap UPT diminta segera menyusun jadwal piket pegawai secara terstruktur serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mencegah potensi gangguan keamanan.
Selain itu, penting untuk memastikan ketersediaan nomor kontak instansi terkait seperti pemadam kebakaran, aparat penegak hukum, dan pihak keamanan lainnya guna mempercepat koordinasi apabila terjadi kondisi darurat.
Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan rencana kedatangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ke wilayah Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2026 dalam rangka kegiatan panen ikan, program ketahanan pangan, serta peninjauan dapur sehat pemasyarakatan.
Dalam kegiatan tersebut, diharapkan seluruh Kepala UPT dapat hadir langsung di Lapas Palu, sementara pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana harian di masing-masing UPT dapat mengikuti kegiatan secara virtual.
Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Kantor Wilayah juga akan menyelenggarakan Bazar Wilayah yang dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2026 di Lapangan Vatulemo.
Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah promosi bagi berbagai produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hasil karya warga binaan maupun hasil pembinaan yang dilaksanakan di masing-masing UPT.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Irfan, turut menyampaikan pentingnya penguatan sistem keamanan melalui pemanfaatan teknologi pengawasan.
Ia menyoroti masih adanya perangkat CCTV di beberapa Lapas dan Rutan yang tidak berfungsi atau dalam kondisi nonaktif, sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi setiap Kepala UPT.
Diharapkan seluruh perangkat CCTV dapat segera diperbaiki dan terkoneksi dengan jaringan internet agar pemantauan kondisi keamanan dapat dilakukan secara lebih efektif, bahkan melalui perangkat telepon genggam.
Dalam sesi diskusi, para Kepala UPT yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta kendala yang dihadapi di masing-masing unit kerja.
Forum ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara pimpinan wilayah dan jajaran UPT dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan, sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Plt. Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, M. Nur Amin, turut hadir secara langsung dalam rapat yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
Kehadiran beliau menjadi wujud komitmen Lapas Ampana dalam mendukung setiap kebijakan pimpinan wilayah serta memastikan bahwa seluruh arahan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara optimal di lingkungan Lapas Ampana.
Kegiatan rapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui forum ini, seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah memperoleh arahan yang jelas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam hal pembangunan Zona Integritas, peningkatan kedisiplinan pegawai, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Momentum ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, serta sinergi antara Kantor Wilayah dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis, sehingga setiap kebijakan dan program kerja pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan organisasi pemasyarakatan ke depan. (*)