Pemerintahan

Bupati Ilham Lawidu Terima Exit Meeting BPK Perwakilan Sulteng, Penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD 2024

3153
×

Bupati Ilham Lawidu Terima Exit Meeting BPK Perwakilan Sulteng, Penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD 2024

Sebarkan artikel ini
Bupati Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH didampingi Wakil Bupati Surya, S. Sos., M.Si, Pj. Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, S.Pd., M.A.P saat menerima penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Pemkab Touna TA. 2024 dari Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Bayu Tri Martantyo. (Foto: Prokopim)

TOUNA – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH menerima Exit Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, serangkaian berakhirnya pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024, di ruangan rapat Kantor Bupati, Jumat (21/3/2025).

Dalam penerimaan Tim BPK ini, Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH didampingi Wakil Bupati Surya, S. Sos., M.Si, Pj. Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, S.Pd., M.A.P, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dr. Rismanto Laide, S.T., M.M dan Inspektur Inspektorat Tojo Una-Una,  Daeng Mario Pawadjoi, S.H., M.H.

Baca Juga:  Suasana Penuh Kebersamaan, Bupati Ilham Lawidu dan Wabup Surya Hadiri Halal Bihalal Masyarakat Kecamatan Ampana Tete

Turut hadir Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Ketua Tim Bayu Tri Martantyo bersama anggota Aloysius Adi Setyawan, Muhammad Saiful Mujab, Bashid Effendi, Fauzan Febrian, Ainil Faroh dan Andi Mayasari Nurlan.

Baca Juga:  Sekretaris Daerah Kabupaten Touna Hadiri Peresmian BRI Kantor Cabang Ampana

Exit meeting ditandai dengan pemaparan serta penyerahan hasil pemeriksaan oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Bayu Tri Martantyo kepada Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu.

Baca Juga:  Haul Guru Tua di Touna, Gubernur Anwar Hafid Serukan Kebangkitan Pendidikan Islam

Pemeriksaan interim ini merupakan bagian dari upaya BPK untuk memberikan opini atas LKPD Tahun 2024 sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik. (yya/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses