KABAR AMPANA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana, Kanwil Kemenkumham Sulteng mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mencakup fitur integrasi dan remisi narapidana.
Kasi Binadik/Giatja Lapas Kelas IIB Ampana, I Wayan Sucana bersama stafnya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom, Kamis (25/7/2024).
Kegiatan BIMTEK dibuka oleh Kabid Pembinaan, Bimbingan dan TI, Bapak Irpan, yang juga bertindak sebagai ketua panitia. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kakanwil yang diwakili Kadivpas Ricky Dwi Biantoro.
Dalam sambutannya, Kadivpas Ricky Dwi Biantoro menekankan pentingnya penguatan serta peningkatan kualitas Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
“Untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan hak-hak narapidana, termasuk remisi dan asimilasi, yang seringkali mengalami keterlambatan di lapangan,” ujarnya.
Kasi Binadik/Giatja Lapas Kelas IIB Ampana, I Wayan Sucana mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa pengelolaan data narapidana dalam Sistem Database Pemasyarakatan dilakukan dengan akurat dan efisien.
“Serta memastikan hak-hak narapidana seperti remisi dan asimilasi dapat diproses dan diberikan tepat waktu serta untuk meningkatkan integrasi data antara berbagai sistem yang digunakan dalam pemasyarakatan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kegiatan BIMTEK ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan data di lingkungan pemasyarakatan.
“Partisipasi aktif dari seluruh petugas, termasuk dari Lapas Kelas IIB Ampana, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan hak-hak narapidana dan pelayanan pemasyarakatan secara keseluruhan,” tambahnya.
Dia berharap dengan BIMTEK ini, seluruh petugas pemasyarakatan, termasuk yang ada di Lapas Kelas IIB Ampana, dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola Sistem Database Pemasyarakatan.
“Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada pelayanan terhadap narapidana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan,” ujarnya. (Red/Humas Laspana)