TOUNA – DPRD Kabupaten Tojo Una-Una menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting, salah satunya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Senin (7/9/2026), dipimpin Ketua DPRD Gusnar A. Suleman dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Alfian Matajeng yang mewakili Bupati Tojo Una-Una.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Rapat Paripurna diawali dengan penutupan Masa Persidangan III Tahun 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2027.
Selanjutnya, DPRD dan pemerintah daerah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026, mulai dari penyampaian pidato pengantar Bupati, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD hingga tahapan penyempurnaan bersama.
Dalam penyampaian pidato pengantar Bupati yang dibacakan Sekda Alfian Matajeng, pemerintah daerah menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen yang berisi angka-angka keuangan.
Menurut Alfian, APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik berjalan, pembangunan tetap berlanjut dan kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan.
Karena itu, perubahan APBD harus diarahkan pada program-program yang benar-benar menjadi prioritas, memiliki indikator kinerja yang jelas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Perubahan APBD harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Alfian.
Ia mengatakan, penyusunan perubahan APBD 2026 dilakukan dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi ketidakpastian. Di saat yang sama, pemerintah daerah harus berhadapan dengan ruang fiskal yang terbatas, sementara kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan tetap cukup besar.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, Pemkab Tojo Una-Una terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi belanja, pemerintah juga melakukan efisiensi dan penajaman anggaran dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1.126.068.510.788,00. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.143.406.348.129,29, atau meningkat sekitar 21,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp17.337.837.341,29.
Alfian pun meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai hambatan dalam menjalankan program. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih efektif, inovatif dan bertanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, perubahan APBD 2026 diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian angka-angka dalam dokumen keuangan daerah, tetapi mampu memperkuat program prioritas dan mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. (*)