Pemerintahan

Pimpin Rapat DTSEN di Wilayah Kepulauan, Wabup Surya Tekankan Tugas dan Tanggung Jawab Operator

543
×

Pimpin Rapat DTSEN di Wilayah Kepulauan, Wabup Surya Tekankan Tugas dan Tanggung Jawab Operator

Sebarkan artikel ini
Wabup Surya saat memimpin Rapat DTSEN di Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan. Foto. Prokopim Touna

TOUNA – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya memimpin langsung rapat Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di enam Kecamatan wilayah Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una.

Rapat DTSEN ini diawali di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Walea Besar, Walea Kepulauan dan Talatako yang dipusatkan di Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Senin (29/6/2026).

kemudian dilanjutkan di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Togean, Batudaka dan Una Una, yang digelar di Desa Wakaii, Kecamatan Una Una, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:  Forum P4GN Perkuat Sinergi Penanganan Narkotika di Kabupaten Touna

Hadir bersama Wabup Surya, Kepala Baperida Muhamad Arsyad, Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana, Kepala Dinas Sosial Darmawan Suaib, Kepala Dinas Dukcapil, Muh. Ruslan Siparante dan Kepala BPS Elvhira Rosiana Tirayoh.

Wabup Surya dalam arahannya menekankan, bahwa operator memiliki tanggung jawab penuh untuk menginput data secara akurat dan tepat waktu ke dalam sistem. 

Baca Juga:  Lomba Senam Kreasi Warnai Kemeriahan HUT ke-22 Kabupaten Touna

Input data ini wajib bersumber murni dari hasil pendataan dan verifikasi lapangan, sehingga data yang tersimpan di pusat data daerah menjadi valid,” tegasnya.

Wabup Surya juga menegaskan, operator tidak memiliki wewenang mengeksekusi, mengubah, memvalidasi, atau mengambil keputusan atas data tersebut.

“Operator bertugas murni untuk mengumpulkan dan memasukkan data mentah ke dalam sistem pelaporan yang nantinya akan diajukan ke Dinas Sosial, kemudian dimasukan ke Kementerian Sosial dan diberikan ke Statistik untuk dipilah desil-desilnya,” pungkasnya.

Baca Juga:  Petugas Gabungan Amankan Miras dan Pasangan Bukan Suami Istri dalam Operasi Pekat

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan data sosial dan ekonomi masyarakat yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. (*)8

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses