PALU – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Hj. Surya didampingi Kepala Bapperida Tojo Una-Una, Moh. Arsyad, M.Si, Kasubag Protokol Arlinda serta Camat Ampana Kota Moh. Awali melakukan audiensi ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (12/5/2026).
Kunjungan Wabup Surya bersama rombongan ini dalam rangka memperkuat sinergi pemanfaatan data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, khususnya penanganan kemiskinan di daerah.
Rombongan Pemerintah Daerah Tojo Una-Una tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Wabup menegaskan bahwa penguatan kerjasama dengan BPS menjadi langkah penting agar seluruh kebijakan pembangunan daerah benar-benar berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data yang akurat. Dengan dukungan BPS, kita ingin program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Wabup.
Pemerintah daerah Tojo Una-Una menekankan pentingnya penggunaan data BPS sebagai rujukan resmi dalam melihat kondisi sosial dan ekonomi daerah, termasuk indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Sementara itu, Kepala Bapperida Tojo Una-Una, Moh. Arsyad, M.Si menegaskan bahwa sinergi dengan BPS merupakan kebutuhan strategis dalam memastikan akurasi data pembangunan daerah.
“Data BPS menjadi rujukan penting dalam melihat kondisi sosial, ekonomi, termasuk indikator kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Karena itu, koordinasi ini terus kita perkuat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor, termasuk integrasi data DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial, menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data kemiskinan berbasis kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, data resmi kondisi sosial ekonomi masyarakat tetap dirilis oleh BPS secara berkala setiap tiga bulan sekali sebagai rujukan nasional.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga terus memaksimalkan peran aparat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pendataan karena dinilai paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah juga menyatakan dukungan terhadap program Astacita yang dinilai mampu membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung, khususnya dalam penurunan beban hidup masyarakat miskin.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan di Tojo Una-Una. (*)