TOUNA – Kemiskinan suatu daerah sangat erat terkait dengan indikator Karateristik Wilayah( 3T, rawan bencana, Konflik Sosial), Aksesbilitas, Keuangan Daerah, Sarana dan Prasarana (Sapras), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perekonomian masyarakat.
“Indikator yang dimaksud sempurna berada diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una, ” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng dalam keterangan resminya kepada awak media, Minggu (25/1/2026).
Olehnya, kata Alfian, sulit dihindari Kemiskinan Tojo Una-Una selalu berada pada urutan ke 13 atau 12 Kabupaten/Kota setiap tahun di Sulawesi Tengah, bahkan Kabupaten tertua dan Kabupaten yang sudah lama Otonomi Daera (Otda) juga tinggi angka kemiskinan.
“Dari sisi persentase angka miskin Tojo Una-Una tinggi, tapi dari jumlah masyarakat miskin Tojo Una-Una yang juga termasuk sedikit jumlah masyarakatnya miskin, karena erat kaitan dengan jumlah penduduk,” katanya.
Alfian menyebut, fakta menunjukan bahwa karakteristik wilayah Tojo Una-Una sangat sempurna, memiliki pulau-pulau, dataran datar, pegunungan/ pedalaman dan Sungai, sehingga aksesibilitas dan daya beli kebutuhan masyarakat terbatas.
“Demikian pula Pemda Tojo Una-Una daya beli terbatas untuk menjangkau keinginan masyarakat dengan luas wilayah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah apalagi Tojo Una-Una dalam wilayah 3 T untuk memenuhi kebutuhan sapras, aksesbilitas dari harapan masyarakat,” sebutnya.
Namun, kata Alfian, dipastikan setiap tahun di Tojo Una-Una terjadi peningkatan pembangunan, baik sapras, aksesbilitas, pemberdayaan dan SDM serta pertumbuhan ekonomi.
“Tahun pertama IHLAS memimpin 2025 banyak yang di torehkan seperti program Binar sebesar Rp 7 Milyar membantu biaya pendidikan mahasiswa tanpa memandang strata sosial, Bantuan Hibah Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan Ormas sebesar Rp 6,5 Milyar, pakaian sekolah gratis, belanja publik, cetak sawah, Sekolah Rakyat dan sapras telah dibangun serta belanja pegawai dengan total Anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp 1,302 Triliun,” ungkapnya.
Alfian menjelaskan, terkait dinamika Kendaraan Dinas (Randis) Bupati sebesar Rp 1.3 Milyar dalam belanja APBD Perubahan yang dibahas, ditetapkan bersama dan secara sah ditandatangan pimpinan DPRD artinya tidak ada alasan untuk tidak diketahui dan wajib diimplementasikan belanjanya.
“Randis dibelanjakan bulan Desember 2025 dan bila dikonversi dengan persen hanya 0,099 % tidak sampai 0,01 % dari 100 % APBD 2025 dan sangat rasional sesuai Peraturan Perundangan, walaupun masih ada pihak belum menerimanya dan kritis terhadap kemajuan daerah, itu wajar dan manusiawi asal tidak memiliki tendensi lain,” jelasnya.
Pada APBD Tahun 2026, sambung Alfian, atas petunjuk Bupati, Pemda Tojo Una-Una mengoptimalkan dan mengefisienkan belanja dengan kebijakan pemerintah pusat untuk transfer ke daerah (TKD) Pemda Tojo Una-Una berkurang sebesar Rp 150 Milyar.
“Olehnya, kebijakan Pemda tidak lagi memporsikan belanja sewa Kendaraan dan berakhir sampai masa kontrak bagi Pejabat ASN lingkup Pemda Tojo Una-Una tahun 2026, sehingga para pejabat memanfaatkan Randis oprasional yg tersedia,” sambungnya.
“Harapannya masyarakat tidak perlu larut dalam dinamika yang berulang-ulang sehingga terkesan lain bagi orang lain, beri kesempatan Bupati dan jajaran bekerja dimasa bhaktinya untuk mewujudkan Tojo Una-Una yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan,” pungkasnya. (yya/**)