INFOTOUNA.COM – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA). Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan pariwisata yang kondusif.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, S.H., melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alimuddin Muhamad, S.E., M.Si., dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026, Selasa (27/10/2026).
Dalam sambutannya, Alimuddin menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Banggai dan seluruh anggota TIMPORA atas komitmen memperkuat koordinasi pengawasan orang asing di wilayah kerja masing-masing.
Ia mengatakan, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Kawasan Kepulauan Togean menjadi salah satu daya tarik utama yang mendorong interaksi dengan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk warga negara asing.
“Kehadiran orang asing dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah melalui investasi, pengembangan pariwisata, pertukaran pengetahuan, serta kerja sama di berbagai bidang. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat,” ujar Alimuddin yang akrab disapa Opal.
Menurutnya, pengawasan orang asing tidak dapat hanya dibebankan kepada pihak imigrasi, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai instansi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
TIMPORA, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, dan sinkronisasi langkah antarinstansi agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, ia menekankan enam langkah utama yang perlu diperkuat anggota TIMPORA, yakni meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarinstansi, memperkuat pertukaran data dan informasi yang akurat, mengoptimalkan pengawasan di wilayah strategis, termasuk kawasan pariwisata, penginapan, lokasi investasi, serta titik kedatangan dan pergerakan orang asing, melibatkan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan serta tindak lanjut atas temuan di lapangan dan melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara profesional, terkoordinasi, dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat diimbau menyampaikan informasi melalui saluran resmi, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Setiap indikasi pelanggaran, katanya, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas dengan mengutamakan verifikasi, koordinasi, dan penanganan oleh instansi berwenang. Hasil rapat koordinasi juga diharapkan melahirkan langkah konkret, termasuk pemetaan potensi kerawanan, peningkatan kapasitas anggota, mekanisme pertukaran informasi, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Alimuddin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendukung pengawasan orang asing yang efektif, terpadu, dan bertanggung jawab. Keterbukaan terhadap investasi, pariwisata, dan kerja sama internasional harus berjalan seiring dengan perlindungan kedaulatan negara, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, yakni “Mewujudkan Masyarakat Tojo Una-Una yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan.”
Untuk mewujudkannya, ia mengajak seluruh anggota TIMPORA menjadikan filosofi daerah “Sivia Patuju”, yang bermakna satu tujuan, sebagai semangat dalam menyatukan langkah dan memperkuat tanggung jawab bersama.
“Jangan sampai perbedaan tugas dan kewenangan menjadi penghalang, melainkan jadikan sebagai kekuatan yang saling melengkapi demi terwujudnya pengawasan orang asing yang lebih optimal di Kabupaten Tojo Una-Una,” pesannya.
Melalui rapat koordinasi TIMPORA Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap terbangun sinergi lintas instansi yang solid, responsif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengawasan orang asing, menjaga keamanan wilayah, serta mendukung pembangunan daerah. (yya/red)
