TOUNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa sebagai upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel, di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Tojo Una Una, Ilham Lawidu ini diikuti dari Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.
Hadir sebagai Narasumber Anggota Komisi XI DPR RI, H. Muhidin Mohammad Said, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Workshop ini mengangkat tema “Tata Keuangan Desa yang berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian Desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawidu, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis di tengah besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat hingga ke tingkat desa.
“Besarnya anggaran harus diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Ilham.
Ilham mengatakan, evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini sangat penting kita laksanakan. Negara telah memberikan anggaran kepada kita, sehingga harus diikuti dengan tata cara pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kebocoran, terutama kebocoran keuangan.
“Pelaksanaan workshop yang diinisiasi dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari tingkat pusat. Kehadiran para pemateri diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi,” ujarnya.
Ilham menyebut, bahwa salah satu alasan Pemerintah pusat melakukan penyesuaian bahkan pengurangan anggaran, baik bagi pemerintah daerah maupun desa, adalah masih ditemukannya berbagai kasus kebocoran keuangan di sejumlah wilayah.
“Hal tersebut, menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran di daerah belum sepenuhnya berjalan optimal,” sebutnya.
Lanjut kata Ilham, salah satu alasan Pemerintah Pusat terjadi pengurangan anggaran, karena masih banyak kebocoran yang terjadi di daerah dan desa. Bahkan ada Kepala Daerah maupun Perangkat Desa yang berurusan dengan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan.
“Kondisi tersebut harus menjadi refleksi bersama bagi seluruh aparatur pemerintahan, baik di tingkat daerah, kecamatan, hingga desa. Pemahaman terhadap tata kelola keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah potensi pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan menyerap setiap materi yang disampaikan oleh narasumber. Tidak hanya itu, ilmu yang diperoleh juga harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Kepada seluruh stakeholder yang hadir agar menyimak, memperhatikan, dan mengimplementasikan ilmu yang disampaikan. Apa yang kita dengar hari ini wajib kita laksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (*)