BANGGAI – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar di Hotel Astrella, Luwuk, Kabupaten Banggai, Senin (17/11/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi, seluruh bupati se-Sulawesi Tengah, serta para kepala dinas terkait.
Rakor ini turut dihadiri para pejabat Forkopimda, di antaranya: Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng, Muhammad Naim, Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Endi Sutendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Nuzul Rahmat, Kepala Staf Kodam XXIII/Palaka Wira, Brigjen TNI Agus Sasmita, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng–Sulbar, Yudhi Riandy
Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis dalam mencapai target 100 persen realisasi program Asta Cita pada 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada 2026 harus dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional. Di antaranya:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih (KMP), Program Ketahanan Pangan.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bukan krisis fiskal, tetapi bagian dari strategi perencanaan,” ujar Gubernur Anwar.
Ia mengungkapkan, meski Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan turun hingga 40 persen, anggaran kementerian/lembaga yang mendukung Asta Cita justru naik dua kali lipat.
“Artinya, daerah harus kreatif untuk mengambil peluang anggaran itu melalui program Asta Cita,” tegasnya.
Solusi menghadapi penyesuaian anggaran, lanjut Gubernur, adalah dengan memaksimalkan program-program daerah yang selaras dengan prioritas nasional.
“Sepanjang program Asta Cita kita ajukan, dana pasti akan meluncur ke daerah,” katanya.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur menargetkan seluruh sekolah di Sulawesi Tengah sudah harus terlayani pada 2026, bersama peningkatan implementasi program prioritas lainnya.
“Jika ini tercapai, anggaran besar akan masuk dan menggerakkan roda ekonomi Sulawesi Tengah,” ujarnya optimistis.
Gubernur Anwar juga menegaskan pentingnya keberpihakan program kepada masyarakat kurang mampu.
“Setiap program harus menyentuh langsung rakyat miskin. Jika tidak, tolak,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Kanwil BPN Sulteng menandatangani MoU mengenai sinkronisasi data spasial dan tekstual sebagai bagian dari kebijakan Satu Peta: Sulteng Satu Data Pertanahan.
“Ke depan, kepala daerah akan memiliki peta objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jika ada sengketa tanah, cukup buka aplikasi,” jelas Gubernur Anwar.
Seluruh kepala daerah se-Sulteng turut memaparkan progres pelaksanaan Asta Cita di wilayah masing-masing. Hasil evaluasi dari rakor ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.**