TOUNA – Aliansi Masyarakat Touna Tolak LGBT menggelar aksi damai bertajuk “Stop Normalisasi LGBT di Touna”, Minggu (12/7/2026). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, organisasi keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, hingga mahasiswa berlangsung aman, tertib, dan damai.
Aksi dimulai pukul 13.00 WITA dengan berkumpul di Masjid Tsamratul Ukhuwah, Ratolindo. Massa kemudian berjalan kaki menuju perempatan lampu merah Dondo dan berakhir di kompleks pertokoan Ampana sambil membawa spanduk serta menyampaikan orasi yang mengajak menjaga nilai agama, budaya, dan norma sosial masyarakat.
Kegiatan ini berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tojo Una-Una dan turut dihadiri Ketua MUI Touna Habib Abdurrahman Bin Salim Al-Idrus.
Dalam kesempatan tersebut, aliansi menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah daerah. Dokumen aspirasi tersebut kemudian ditandatangani bersama oleh Asisten I Sekda Touna Moh. Ilyas mewakili Pemda, Sekretaris MUI Touna Fadli Nani, serta Koordinator Lapangan Moh. Fikri Agusti.
Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan secara konstitusional.
“Penandatanganan ini adalah langkah awal komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai,” ujar Moh. Fikri Agusti.
Selain Itu, salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi pencegahan normalisasi LGBT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak MUI juga membacakan pernyataan sikap yang menegaskan penolakan tegas terhadap segala bentuk penyebaran maupun propaganda isu tersebut di wilayah Touna.
Sementara itu, Moh. Ilyas mewakili pemerintah daerah menyambut baik penyampaian aspirasi yang tertib dan beradab, serta berjanji akan memprosesnya sesuai mekanisme hukum dan kewenangan yang dimiliki.
Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan petisi bersama sebagai bentuk dukungan kolektif. Sepanjang kegiatan berlangsung aman dan kondusif dengan harapan semua pihak tetap menjaga persatuan serta menyelesaikan berbagai hal melalui jalur dialog dan kebijakan yang bijaksana. (*)
