Pemerintahan

Pemkab Touna Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Sekda Ajak Masyarakat Berani Melapor

2
×

Pemkab Touna Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Sekda Ajak Masyarakat Berani Melapor

Sebarkan artikel ini

TOUNA, INFOTOUNA.COM – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, mekanisme pelaporan, serta penanganan kasus kekerasan.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, saat membuka kegiatan Sosialisasi Alur Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tojo Una-Una, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Alfian menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.

Pertama, membangun kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan dapat terjadi di lingkungan terdekat, baik dalam rumah tangga, lingkungan sosial, lembaga pendidikan, maupun tempat kerja.

Baca Juga:  Wabup Surya Buka Pelatihan Peserta Kafilah Touna Jelang STQH Sulteng

Menurutnya, melaporkan tindakan kekerasan bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bentuk keberanian untuk memperoleh perlindungan sekaligus memutus rantai kekerasan. Karena itu, masyarakat diingatkan agar tidak menyalahkan korban, menutup-nutupi kasus, ataupun menganggap kekerasan sebagai persoalan biasa.

Kedua, memastikan kejelasan alur dan mekanisme pelaporan. Masyarakat, aparat pemerintah, dan lembaga terkait harus memahami secara jelas ke mana laporan disampaikan, bagaimana proses penerimaannya, siapa yang berwenang menangani, serta tindak lanjut yang harus dilakukan.

Ketiga, memperkuat koordinasi dan keterpaduan layanan antarinstansi. Penanganan kasus kekerasan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa, tenaga psikologi, pekerja sosial, hingga lembaga terkait lainnya.

Setiap instansi juga dituntut memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan maupun saling melempar tanggung jawab.

Keempat, menjamin kerahasiaan dan pemenuhan hak-hak korban. Setiap petugas yang terlibat dalam penerimaan maupun penanganan laporan wajib bekerja secara profesional, mengedepankan empati, serta menjaga kerahasiaan identitas korban.

Baca Juga:  Pemkab Touna Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual

Penanganan kasus harus mengutamakan prinsip keamanan, kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, penghormatan terhadap hak korban, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.

Kelima, memperkuat peran keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pencegahan kekerasan. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan keluarga harmonis, penerapan pola pengasuhan positif, penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Secara khusus, Alfian berharap para camat, kepala desa, dan lurah dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kepedulian serta kewaspadaan terhadap potensi kekerasan di wilayah masing-masing.

Masyarakat juga didorong untuk berani melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan. Setiap laporan diharapkan dapat diteruskan kepada pihak berwenang agar memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Alfian mendorong Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus melakukan pemantauan, pendataan, serta evaluasi terhadap penanganan kasus secara terukur dan bertanggung jawab.

Baca Juga:  Wabup Surya saat Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di Kecamatan Ulubongka

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam meningkatkan kapasitas petugas, memperkuat sarana dan prasarana pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan perlindungan.

Dalam sambutannya, Sekda juga mengingatkan bahwa kepedulian terhadap korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan masa depan perempuan serta anak.

“Jangan diam terhadap kekerasan, jangan menutup mata terhadap penderitaan korban, dan jangan membiarkan perempuan serta anak kehilangan haknya untuk hidup aman dan bermartabat,” pungkasnya. 

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tojo Una-Una berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan pemahaman, serta komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. (yya/red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses