PEKANBARU, INFOTOUNA.COM – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyoroti dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut melibatkan kelompok Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Teguh, dugaan praktik spionase internal tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional sekaligus memengaruhi reputasi Indonesia di panggung internasional.
Dalam perspektif geopolitik, ia menilai stabilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan keamanan wilayah, tetapi juga oleh ketahanan informasi serta soliditas institusi pemerintahan.
“Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara,” ujar Teguh saat berada di Pekanbaru, Riau, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan berbagai agenda diplomasi internasional dan memperkuat posisi dalam hubungan dengan negara-negara besar.
Namun, menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan informasi strategis serta stabilitas institusi pemerintahan Indonesia.
Teguh menambahkan, keamanan komunikasi dan kerahasiaan informasi negara merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan mitra internasional maupun investor global.
Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, persoalan itu dinilai dapat berdampak terhadap kepercayaan internasional, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan informasi strategis negara.
GREAT Institute juga menilai persoalan tersebut perlu dilihat sebagai ancaman terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai salah satu negara penting di kawasan Asia Tenggara, menurut Teguh, harus dijaga dari berbagai persoalan internal yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam,” katanya.
Atas dasar itu, GREAT Institute mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi negara, termasuk memperkuat pengamanan siber dan komunikasi di lingkungan kepresidenan.
Teguh juga menekankan pentingnya memastikan seluruh unsur aparat negara bekerja sesuai ketentuan hukum dan konstitusi. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, khususnya di bidang pertahanan, keamanan, dan diplomasi, perlu menjaga soliditas dalam melindungi kedaulatan negara.
GREAT Institute menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dari perspektif geopolitik dan kepentingan strategis nasional.
Menurut Teguh, menjaga kepercayaan internasional dan stabilitas dalam negeri merupakan bagian penting dari upaya Indonesia memperkuat perannya dalam percaturan global. ***