PALU – Investasi tambang terus membanjiri Sulawesi Tengah dengan nilai yang besar. Namun, di balik derasnya modal yang masuk, keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri pertambangan dinilai masih jauh dari harapan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua Bidang Pertambangan BPW HIPKA Sulteng, Itho Murthada SM. Ia menilai persoalan utama bukan karena pengusaha lokal tidak memiliki kemampuan, melainkan masih terbatasnya akses untuk masuk dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah berinvestasi di Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Itho dalam Podcast JMSI Sulteng yang dipandu Rony Shandy, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Itho, investasi pertambangan pada prinsipnya memiliki tiga tujuan utama, yakni menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Namun, menurutnya, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk atau meningkatnya aktivitas produksi. Dampak investasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha lokal juga harus menjadi perhatian.
“Masih ada gap yang cukup besar antara ekspektasi kita atau harapan pemerintah terkait dengan keterlibatan pengusaha lokal di berbagai industri pertambangan yang masuk,” ujar Itho.
Ia mencontohkan kawasan Morowali dan Morowali Utara yang menjadi salah satu pusat aktivitas investasi dan industri pertambangan di Sulawesi Tengah.
Di tengah pertumbuhan kawasan industri tersebut, Itho menilai keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan industri masih perlu diperbesar.
Itho kemudian merujuk pada pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam wawancara dengan RRI pada 2 September. Dalam pernyataan tersebut disebutkan sekitar 65 persen kebutuhan pokok di wilayah sekitar pertambangan masih dipasok dari luar daerah.
Jika angka tersebut menjadi gambaran kondisi rantai pasok di kawasan pertambangan, maka ruang yang dinikmati pengusaha lokal masih relatif terbatas.
“Artinya keterlibatan para pengusaha lokal dalam konteks ini masih sangat rendah,” kata Itho.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan yang lebih besar. Ketika investasi tambang masuk dalam jumlah besar, seberapa besar pula nilai ekonomi yang benar-benar tinggal dan berputar di Sulawesi Tengah?
Menurut Itho, apabila kebutuhan barang dan jasa lebih banyak dipenuhi perusahaan dari luar daerah, sebagian nilai ekonomi yang tercipta berpotensi kembali mengalir keluar dari Sulawesi Tengah.
Sebaliknya, semakin banyak perusahaan lokal yang terlibat dalam rantai pasok, semakin besar peluang uang berputar di daerah dan memberikan efek ekonomi berantai kepada masyarakat.
Karena itu, menurut Itho, pemerintah bersama dunia usaha perlu serius memperkuat keterlibatan pengusaha lokal dalam ekosistem industri pertambangan.
Ia menegaskan, pengusaha lokal sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing.
Dari sisi kompetensi dan kemampuan administratif, menurutnya, sejumlah perusahaan daerah telah memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan industri. Tantangan yang masih dihadapi antara lain permodalan, akses informasi, serta jaringan bisnis.
“Tinggal bagaimana kemudian pengusaha lokal ini bisa masuk, bisa terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah berinvestasi,” ujarnya.
Itho menjelaskan, hubungan antara perusahaan besar dengan mitra pemasok biasanya tidak terbentuk dalam waktu singkat. Rekam jejak, pengalaman, jaringan, kemampuan memenuhi kebutuhan, serta kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun kerja sama.
Karena itu, pengusaha lokal membutuhkan akses yang lebih terbuka terhadap informasi mengenai kebutuhan industri, peluang pengadaan barang dan jasa, hingga jejaring dengan perusahaan-perusahaan besar.
Untuk menjawab persoalan tersebut, HIPKA Sulteng tengah menyiapkan database pengusaha lokal yang dilengkapi dengan spesifikasi bidang usaha masing-masing.
Database tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pengusaha lokal dengan perusahaan yang telah maupun akan berinvestasi di Sulawesi Tengah.
HIPKA juga menyiapkan forum bisnis sebagai ruang pertemuan antarpelaku usaha sekaligus membuka akses informasi mengenai peluang bisnis di sektor pertambangan dan sektor pendukung lainnya.
Menurut Itho, HIPKA tidak hanya diarahkan menjadi wadah internal pengusaha dari kalangan HMI. Organisasi tersebut juga membuka ruang kolaborasi dengan pengusaha non-HMI dan berbagai elemen dunia usaha lainnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai memiliki posisi penting untuk memastikan investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat dan dunia usaha lokal.
Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah capital outflow, ketika aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah justru membuat sebagian besar uang kembali mengalir ke luar daerah.
“Kalau mayoritas dari aktivitas ekonomi ini dikerahkan oleh para pengusaha lokal maka uang itu beredar di Sulawesi Tengah, berputar di Sulawesi Tengah, tidak dibawa ke Jakarta apalagi dibawa ke luar negeri,” ujarnya.
Karena itu, Itho mendorong pemerintah daerah memastikan kebijakan pelibatan pengusaha lokal benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas.
Menurutnya, investasi yang masuk seharusnya mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan usaha lokal, hingga terbentuknya rantai pasok daerah yang kuat.
Bagi Sulawesi Tengah, tantangannya kini bukan sekadar bagaimana mendatangkan investasi tambang, tetapi bagaimana memastikan investasi tersebut memberikan efek ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan pengusaha lokal.
Dengan semakin banyaknya perusahaan lokal yang masuk dalam rantai pasok, nilai ekonomi dari aktivitas pertambangan diharapkan tidak hanya tercatat sebagai angka investasi, tetapi juga benar-benar berputar dan dirasakan di daerah.
Sebab, ketika tambang tumbuh besar sementara pengusaha lokal masih kesulitan masuk ke dalam rantai pasok, pertanyaan tentang siapa yang paling menikmati nilai ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tengah akan terus mengemuka. (*)
