TOUNA – Upaya menjaga kelestarian hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Towomba menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintah daerah mendorong perlindungan kawasan hutan dilakukan secara terukur, berbasis data, serta melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Melindungi Hutan Alam pada DAS Towomba dari Ancaman Perluasan Pertambangan di Kabupaten Tojo Una-Una” yang digelar di Aula Pertemuan Hotel Lawaka, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Selasa (29/9/2026).
FGD dibuka Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Touna, Mohammad Asrar Mohamad Ali.
Sejumlah unsur hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, pimpinan dan jajaran Yayasan Panorama Alam Lestari selaku pelaksana program, Camat Tojo Barat bersama Kepala KPH Sivia Patuju, para akademisi, pegiat lingkungan, organisasi masyarakat, pemangku kepentingan dan komponen strategis lainnya.
Selain itu, turut hadir Kepala Desa Tanamawau bersama aparat desa dan anggota BPD Desa Tanamawau, serta para peserta Focus Group Discussion.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam membangun dialog bersama mengenai perlindungan hutan alam dan pengelolaan DAS Towomba, khususnya di tengah pembahasan mengenai ancaman perluasan aktivitas pertambangan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asrar, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Panorama Alam Lestari atas kontribusinya dalam mendorong perlindungan hutan alam dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tojo Una-Una.
Menurutnya, menjaga hutan dan lingkungan bukan semata-mata tugas pemerintah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pihak yang berkepentingan.
Program perlindungan hutan alam di DAS Towomba telah dilakukan melalui sejumlah tahapan, di antaranya penguatan kapasitas masyarakat, pengumpulan informasi lapangan, pemetaan partisipatif, pengembangan non-mining zone, hingga mendorong integrasi perlindungan hutan dalam perencanaan pembangunan desa.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah proses dialog. Namun, yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut dapat kita kelola menjadi bahan untuk menemukan langkah dan solusi bersama,” ujar Asrar saat membacakan sambutan Bupati.
Pemkab Touna berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi yang konkret, realistis, dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan desa, meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat data dan informasi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Asrar menegaskan, setiap kebijakan terkait pengelolaan hutan, lahan, DAS, dan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan data dan kajian serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Menjaga hutan berarti menjaga air, menjaga lingkungan, menjaga kehidupan dan menjaga masa depan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap FGD tersebut menjadi ruang untuk membangun kesepahaman, memperkuat kolaborasi, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung perlindungan hutan alam dan pengelolaan DAS Towomba secara berkelanjutan. (*)
