TOUNA – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Hj. Surya membuka kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Transmigrasi Tahun 2026, di Ruang Rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk mempercepat penyelesaian legalitas dan sertifikasi lahan serta mengatasi tumpang tindih kawasan.
Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, serta para pemangku kepentingan di kawasan transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
Dalam sambutannya, Wabup Surya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai upaya mencari solusi atas berbagai persoalan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una.
“Kami berharap forum ini dapat menghasilkan solusi yang memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan transmigrasi di daerah kami,” ujar Surya.
Surya mengatakan, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki dua kawasan transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Padauloyo yang mencakup empat kecamatan serta Kawasan Transmigrasi Ulubongka.
“Selain itu, terdapat Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Uentangko yang saat ini masih dalam tahap pembinaan,” katanya.
Surya menyebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait status lahan transmigrasi.
“Beberapa lahan masih berada dalam kawasan hutan, sebagian belum memiliki sertifikat hak milik, dan ada pula lokasi yang belum memiliki sertifikat hak pengelolaan lahan,” sebutnya.
Menurutnya, permasalahan pertanahan ini menjadi salah satu kendala utama yang perlu diselesaikan agar masyarakat transmigrasi memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola.
“Selain masalah pertanahan, keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah kawasan transmigrasi, khususnya di UPT Uentangko,” tuturnya.
Ia berharap adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pembangunan jalan, jembatan menuju lahan usaha, rumah ibadah, sekolah, puskesmas, serta peningkatan akses jalan menuju kawasan transmigrasi.
“Kami juga meminta dukungan Pemerintah Pusat terhadap rencana pengembangan satuan permukiman baru di kawasan transmigrasi Padauloyo yang dokumen perencanaannya telah disusun pada tahun 2025,” harapnya.
“Pemerintah Daerah berharap pembangunan rumah transmigrasi dan fasilitas pendukung lainnya dapat segera direalisasikan sehingga penempatan transmigran baru dapat dilakukan,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi penyelesaian berbagai persoalan transmigrasi di Kabupaten Tojo Una-Una.
“Melalui rapat ini kami berharap dapat ditemukan langkah-langkah konkret dalam penanganan permasalahan pertanahan dan pengembangan kawasan transmigrasi sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya. (*)