Pemerintahan

DP3A Sulteng Gelar Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Anak di Touna

82
×

DP3A Sulteng Gelar Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Anak di Touna

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Anak di Touna.

TOUNA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Hotel Lawaka. Kabupaten Touna, Rabu (24/05/23).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulteng, Dr. Zubair, M.Si, Narasumber Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Touna Ir.Dalfiah, MM, turut dihadiri Para Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama serta tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulteng Zubair dalam sambutannya menyampaikan bahwa anak merupakan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 20 dan pasal 21.

Pada pasal tersebut menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah ,masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” ucapnya.

Zubair mengungkapkan, saat ini jumlah anak mencapai sepertiga total penduduk Indonesia atau sekitar 34 persen atau 87 juta anak, demikian hanya dengan anak di provinsi Sulawesi Tengah sekitar 3 juta jiwa 1/3 diantaranya satu juta jiwa adalah anak salah satu tentang besar pada saat ini adalah masih tingginya fenomena kekerasan pada anak.

“Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simponi PPA) jumlah kasus kekerasan anak di Sulteng yang terlaporkan pada tahun 2022 sebanyak 390 kasus dari total 664 kasus, hal ini terjadi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulteng di mana kekerasan terhadap anak perempuan lebih tinggi daripada kekerasan terhadap anak laki-laki,” ungkpanya.

Dikatakannya, dengan terdapatnya angka kekerasan pada anak, pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta berbagai lembaga terkait telah banyak melakukan program kebijakan dan peraturan yang mendukung terpenuhinya perlindungan anak.

“Akan tetapi semua itu belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan hidupnya Belum juga mampu mencegah secara komprehensif,” katanya.

Lanjut kata Zubair, terjadinya kekerasan terhadap anak implementasi dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak belum mencapai hasil yang maksimal.

“Oleh karena itu diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan mencegah fenomena kekerasan terhadap anak tersebut diperlukan upaya yang terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam pencegahan, penanganan dan pendampingan terhadap anak di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, eeskipun dalam undang-undang telah tercantum kewajiban tanggung jawab dan sanksi terhadap pelaku, namun dengan semakin kompleksnya permasalahan anak dan sesuai dengan data-data yang ada di Sulteng.

“Pemerintah telah membuat peraturan daerah nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak agar dapat makna mengakomodir semua permasalahan yang berkaitan dengan anak khususnya di daerah Sulteng,” ujarnya.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *